Oknum Pejabat yang Terkesan melakukan Pembiaran Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kabupaten Cirebon-Kesan lumrah membangun pabrik (tanpa IMB) di Kabupaten Cirebon kembali mencuat, pasalnya, hal itu telah berulang kali pejabat setempat longgar terhadap pengawasan bangunan tanpa IMB.

Hal ini terbukti dengan lahan yang tengah dalam tahap pengurugan dan pemagaran ditengarai untuk dibangun pabrik di daerah Kabupaten Cirebon, Desa. Gebang Mekar, Kecamatan. Gebang. Kegiatan yang hampir satu hektar tersebut bebas melakukan pengurugan sampai dengan saat ini.

Dari informasi yang didapat Tim AWNI (Wartawan Nasional Indonesia) DPD JaBar di lokasi, kegiatan tersebut telah mendapatkan izin dari oknum pejabat dan aparat setempat. Akan tetapi sampai dengan berita ini dipublikasikan, pihak PT. Victory Chingluh Indonesia proses pengerjaan pemagaran lahan dan perataan yang di subkan kepada  PT. Nirwana Maju Sejahtera belum dapat dikonfirmasi. Sabtu (11/09/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat BARET (LSM BARET) H. Iwan meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon harus terbuka dan transparan soal beberapa bangunan yang tidak memiliki IMB.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) harus dilakukan secara transparan guna memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari manipulasi, akuntabel, serta untuk menumbuhkan kepercayaan (trust) dari publik kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk menindak pengusaha nakal yang tetap membangun tanpa IMB. Maka dari itu, bangunan yang berdiri tanpa IMB harus dibongkar atau pembangunan dan kegiatan mendirikan bangunan harus dihentikan, sehingga ada efek jera di kalangan pengusaha, artinya perlu adanya dasar syarat secara lingkungan dan analisa dampak mengenai lingkungan (AMDAL). Bila izin dasar itu tidak dipenuhi, maka IMB untuk gedung itu belum bisa diterbitkan oleh dinas terkait.

Menurut UU 28 tahun 2002 tentang pembangunan gedung diatur pada Pasal 39 dijelaskan, setiap bangunan yang tidak punya izin, harus dibongkar. Jadi, tidak ada alasan pemkab Cirebon untuk memeberikan toleransi kepada bangunan atau kegiatan yang tidak mempunyai izin. “seharusnya Pemkab Cirebon menghentikan kegiatan pembangunan perusahaam tersebut. Jangan membiarkan sampai kegiatan dan bangunan itu rampung,” ungkap Ketua Umum LSM BARET H. Iwan.

Lanjut H. Iwan. Meskipun tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perusahaan PT. Victory Chingluh Indonesia sampai saat berita ini dimuat masih melaksanakan kegiatan pembangunan.

“setiap kegiatan pembangunan atau gedung untuk didirikan harus melalui proses perizinan bangunan, bagaimana IMB-nya bisa keluar, sedangkan Amdal-nya tidak ada. Jadi, diduga kegiatan dan pembangunan itu ilegal, perlu adanya persyaratan yang harus ditempuh mengenai lingkungan agar keselamatan lingkungan tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat” tegasnya.

Apabila pihak pemilik bangunan tidak menjalankan prosedur, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana dimaksud di dalam ketentua UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 109 yang pada pokoknya menegaskan, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Tim)

Silahkan Berkomentar